Ringkasan Diskusi Publik
: Menata Ulang Indonesia
Ringkasan ini mungkin
akan saya format secara poin2 mengingat kapasitas otak peringkas (ra sah protes
hahahaha). Acara ini diselenggarakan oleh MPM Muhammadiyah dengan pembicara
Buya Syafii Maarif, Busro Muqqodas (wakil KPK),Revrison Baswir (Ekonom).
1. Pembukaan
Oleh : Ketua MPM Muhammadiyah
Permasalahan yang
disoroti beliau ada 2:
·
Dekonstruksi
UU
Ini akan berdampak pada “penyisipan”
beberapa wacana2 yang tidak diharapkan.sebagai contoh liberalisme pada UU
migas.
·
Dualisme
Contoh:
ð Parpol yang tidak konsisten. Parpol tersebut akan
bergerak sesuai dengan kepentingan, bukan berlandas pada konsistensi.
2. Keynote Speaker
Buya Syafii Maarif
Indonesia terhitung bangsa yang masih muda. Ditilik dari
segi sejarah, Indonesia ada sejak 1920 bukan beratus tahun yang lalu ketika
majapahit atau sriwijaya berjaya. Konsep NKRI perlu kita pertanyakan lagi
implementasinya. Bayangkan, negara Swiss, Malaysia, Amerika Serikat berbentuk
federal yang notabenenya negara2 tersebut adalah bangsa yang tak semajemuk
Indonesia. Apalagi indonesia itu wilayahnya berpulau2. Malaysia terbentuk dari
negara kemudian baru berproses menjadi bangsa,tetapi Indonesia merupakan bangsa
yang kemudian menjadi negara. Ditinjau dari poin ini, seharusnya Indonesia
lebih mapan dari malaysia.
Reformasi membawa kita pada romantisme perpolitikan
dimana timbul euforia diantara politikus2 yang membuat partai tanpa ideologi
yang jelas. Kita harus bisa menentukan bagaimana kita menyikapi efek euforia
ini.
Di Indonesia itu banyak akademisi yang bergelar Dr, PhD, Prof dll,mereka
adalah individu2 yang cerdas dari segi intelektual tapi sedikit dari mereka
yang cerdas secara spiritual yang peduli akan bangsanya.
3. Diskusi tentang Korupsi
Oleh: Busro Muqqodas (wakil KPK)
Sumber
korupsi terbesar didunia adalah partai politik (Riset yang dilakukan oleh badan
anti korupsi sedunia). Proses2 yang ada dalam politik bersifat kotor yang akan
menghasilkan aktor2 korupsi. Ada tujuan yang pasti dalam agenda perpolitikan
yaitu memperkuat kedudukan posisi. Koalisi yang sekarang terjadi adalah bukan
bersifat profesional tapi bersifat transaksional.Kasus2 korupsi tidak hanya
dilakukan oleh parpol yang berhaluan nasionalis atau non-agama, parpol2
berbasis agamapun banyak yang terjegal korupsi. Termasuk parpol Islam. Untuk
beberapa oknum, ideologi islam yang mereka usung tak sesuai dengan perilaku
mereka. Untuk menata ulang Indonesia, tidak perlu memperlemah parpol tapi
menindak tegas elit2 parpol yang bermasalah dan perlu penguatan dari segi controlling,terutama
dari kita sebagai mahasiswa.
Contoh kasus korupsi:
·
Jumlah
pengeluaran surat izin pertambangan di daerah2 meningkat ketika masa pemilu.
Disinyalir ada kesepakatan terselubung antara pihak pemda (incumbent) dengan
pengusaha2. (Kajian KPK)
·
Pengukuran di
bidang migas yang dilakukan tidak secara komputerisasi (secara manual),
memudahkan oknum untuk memanipulasi data.sehingga diluar negeri ditemukan dana
sebesar Rp 164 Trilliun yang disinyalir akan dicuci (money laundry) dan ada 11
bank nasional yang terlibat. (Litbang KPK)
KPK adalah badan yang
rawan ancaman dan itu bisa datang darimana saja.contoh kasus,ketika KPK
berhasil mengungkap 210 kasus korupsi, DPR malah ingin merevisi undang2 KPK.
Hal ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah ini merupakan upaya pemandulan KPK
secara sistematis?
Aktivis2 muda belum banyak
yang tersadar akan gerakan, kita masih punya beberapa masalah seperti:
1. Pergerakan masih sendiri2,belum terorganisasi
secara baik.
2. Civitas akademika masih disibukkan (atau sengaja
disibukkan) dengan hal2 terkait “Kuliah” dan akreditasi.
4 . Diskusi tentang Ekonomi
Permasalahan
yang mendasar di perekonomian Indonesia adalah penjagaan alat-alat produksi
negara. Banyak alat-alat produksi negara yang dikuasai asing,seperti perminyakaan
di Riau dipegang oleh Chevron, pertambangan emas di Papua dipegang oleh
Freeport,dll. Fakta yang lebih mencengangkan adalah perkebunan sawit di
Indonesia yang dipegang BUMN hanya 7,8%. Isu kenaikan BBM hanya bagian kecil
dari invasi kapitalisme. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 akan terjadi
konversi BBM. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan pertambangan asing seperti
Chevron, Shell, Petronas dll akan membuka SPBU di seluruh daerah di Indonesia.
Keadaan
terparah dari dari Invasi kapitalisme terjadi jika legalisasi pertambangan atau
sumber daya lainnya akan dipegang oleh para kapitalis secara tidak langsung melalui
pemerintah daerah. Pemilu menjadi lahan empuk bagi para kapitalis tersebut. Ada
fakta menarik mengenai ini bahwa sumber dana parpol adalah dari pertambangan.
Kesimpulan
Untuk menata ulang Indonesia, diperlukan sebuah
gerakan sosial, gerakan sosial ini harus dimulai dengan revolusi gerakan
mental. Diperlukan kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk mengubah
cara berpikir dan bertindak yang sudah ada.
“Jika disamping demokrasi politik belum ada
demokrasi ekonomi maka Indonesia belum bisa dikatakan merdeka”. Moh. Hatta.
HIDUP MAHASISWA INDONESIA!!!!
